Pemerintah Tegaskan Tak Ada Rencana Batasi WhatsApp Call dan Layanan VoIP

Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa tidak ada rencana ataupun pembahasan resmi terkait pembatasan layanan panggilan suara dan video melalui internet (VoIP) seperti WhatsApp Call. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat atas wacana yang sebelumnya beredar luas di publik.

Meutya menekankan bahwa pemerintah tidak pernah merancang apalagi mempertimbangkan kebijakan semacam itu. Menurutnya, yang sebenarnya terjadi adalah pihak Kementerian hanya menerima usulan informal dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) terkait penataan ekosistem digital. Usulan tersebut mendorong agar penyedia layanan Over-The-Top (OTT) asing turut berkontribusi terhadap infrastruktur jaringan yang mereka manfaatkan. Namun, Meutya memastikan bahwa usulan ini belum pernah masuk ke dalam agenda resmi pemerintah maupun menjadi materi pembahasan internal di Komdigi.

Pemerintah, lanjut Meutya, memahami pentingnya layanan digital seperti WhatsApp bagi masyarakat dan tidak akan mengambil langkah yang membatasi hak publik dalam berkomunikasi. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang timbul akibat beredarnya informasi yang tidak akurat. Meutya menjamin bahwa pemerintah tetap fokus pada program prioritas seperti pemerataan akses internet di wilayah tertinggal, peningkatan literasi digital, dan penguatan perlindungan data pribadi.

Dengan pernyataan ini, Meutya Hafid berharap publik tidak terprovokasi oleh isu yang menyesatkan. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen untuk menjaga ruang digital tetap terbuka, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh pihak—tanpa mengorbankan hak pengguna maupun mengabaikan peran penyedia layanan dalam mendukung infrastruktur nasional.